Posts Tagged ‘KUHPerdata’

Surat Perjanjian

November 21, 2010

Berdasar ketentuan hukum yang berlaku pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat komulatif yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu :

1. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri. Bahwa semua pihak menyetujui/sepakat mengenai materi yang diperjanjikan, dalam hal ini tidak terdapat unsur paksaan, intimidasi ataupun penipuan.

2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian
Kata kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum, (ukuran dewasa sesuai ketentuan KUHPerdata adalah telah berusia 21 tahun; sudah atau pernah menikah), tidak gila, tidak dibawah pengawasan karena perilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian tertentu.

3. Ada suatu hal tertentu. Bahwa obyek yang diperjanjikan dapat ditentukan dan dapat dilaksanakan oleh para pihak.

4. Adanya suatu sebab yang halal. Suatu sebab dikatakan halal apabila sesuai dengan ketentuan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

• tidak bertentangan dengan ketertiban umum
• tidak bertentangan dengan kesusilaan
• tidak bertentangan dengan Undang-Undang

Perjanjian dibuat berdasarkan Hukum Perdata (Privat) bukan kategori hukum Publik (Pidana). Dalam perjanjian pinjam – meminjam uang apabila debitur terlambat membayar  dikategorikan sebagai wanprestasi karena melanggar perjanjian sebagai UU yang mengikat para pihak (vide pasal 1338 KUHPerdata) atau apabila si Debitur/peminjam terbukti ada kreditur lain, bisa juga dimohonkan pailit.

Materai dalam sebuah surat perjanjian sifatnya tidak menentukan sah – tidaknya surat perjanjian. Apabila surat perjanjian dibuat berdasarkan ketentuan – ketentuan di atas, maka tanpa materai pun surat perjanjian tersebut telah sah menurut hukum.
Perjanjian bisa dipidanakan apabila perjanjian tersebut memang terlarang misal karena isinya berisi perbuatan yg melawan hukum,asusila, ataupun yg menyebabkan persaingan usaha yg tidak sehat.

Forum Konsultasi Hukum

November 14, 2010

Untuk saudara – saudara yang sedang membutuhkan konsultasi hukum dapat meninggalkan pertanyaan di kolom komentar.

Dari Asep

Kakak saya dituduh pidana penggelapan uang 160 juta, didepan polisi dengan perusahaan membuat perjanjian dengan saksi ayah saya, yang isinya membayar 50 juta tiap tiga bulan selama 4 kali cicilan. ayah saya menjaminkan girik tanah dan sawah. Yang ingin saya tanyakan: apakah seandainya pelunasan cicilan tsb, jaminan bisa dikembalikan mjd hak ayah saya? apakah setelah lunas perkara kakak saya bisa diteruskan pengadilan, atau otomatis terhenti?

Jawaban kami:

Yth:

Sdr Asep,

Terimakasih kami sampaikan atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk membantu persoalan yang Anda hadapi.

Berikut jawaban kami:

1. Penting Anda ketahui bahwa perjanjian / surat perjanjian dalam pembuatannya pun memiliki aturan sesuai (Psl. 1313 KUHPerdata). Agar suatu persetujuan/perjanjian dianggap sah harus dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu :
Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri (Psl. 1320 ayat (1) KUHPer)
Kecakapan untuk melakukan perikatan (Psl. 1320 ayat (2) KUHPer)
Mengenai suatu pokok persoalan tertentu (Psl. 1320 ayat (3) KUHPer)
Oleh sebab yang tidak terlarang (Psl. 1320 ayat (3) KUHPer)
Bilamana tidak memenuhi salah satu pasal di atas, maka surat perjanjian yang Anda lakukan batal demi hukum walaupun dibuat di depan polisi.

2. Bila mengamati garis besar surat perjanjian yang Anda sampaikan maka, diperolah kesimpulan :
Tujuan pembuatan surat perjanjian ini adalah menghindari dibawanya perkara ini ke tahapan hukum selanjutnya dengan syarat dibayarnya sejumlah uang dengan jaminan surat tanah.
Kewajiban kakak Anda adalah menyerahkan sejumlah uang kepada pihak perusahaan. Hak kakak Anda adalah tidak dibawanya kasus ini ke tahapan hukum selanjutnya dan menerima kembali jaminan (surat tanah dimaksud) bila sudah terjadi pelunasan.
Kewajiban pihak perusahaan adalah menyerahkan kembali surat tanah dimaksud bila sudah menerima sejumlah uang dari kakak Anda, dan tidak membawa perkara ini ke pengadilan. Hak perusahaan adalah menerima uang dari kakak Anda atau
Hak perusahaan: meneruskan perkara ini ke pihak berwajib bila tidak menerima uang dimaksud (itupun pihak perusahaan tetap harus mengembalikan jaminannya kepada pihak Anda, karena bila tidak terjadi pelunasan, maka surat perjanjian ini batal, dan jaminan harus dikembalikan).

3. Menjawab pertanyaan Anda:
Jaminan yang Anda maksud sudah pasti akan tetap menjadi hak ayah Anda bila terjadi pelunasan uang dimaksud, dan wajib dikembalikan oleh pihak perusahaan.
Bila sudah terjadi pelunasan uang, maka dengan sendirinya delik pidana penggelapan tidak terpenuhi karena tidak ada pihak yang dirugikan lagi, materi yang digelapkan sudah dikembalikan. Maka tidak dapat lagi dibawa ke pengadilan.
4. Saran kami:
Dalam setiap pelunasan minta tanda terima pelunasan yang jelas, bila perlu disertai saksi dalam setiap kali penyerahannya.
Bila sudah terjadi pelunasan seluruhnya, minta surat pernyataan dari perusahaan bahwa diantara kedua pihak sudah tidak ada lagi hutang – piutang. Untuk menghindari tuntutan berikutnya di kemudian hari.
Demikian jawaban dari kami, semoga dapat membantu Anda.

Salam

 


Brilliant Berkata:
Desember 31, 2010 pukul 21:13Balas sunting

ibu saya memiliki lembaga keuangan mikro simpan pinjam dimana lembaga ini dimiliki oleh 4 orang. Pada penerapannya lembaga ini memiliki manager operasional yang menjalankan operasional sehari2. Lembaga Mikro ini melayani penyimpanan deposito dan pinjaman dengan jaminan BPKB. Pada tahun 2007 ibu saya mengalami sakit parah leukimia yang dimana sakit tersebut membuat ibu saya tidak bisa mengawasi operasional LKM tersebut. Ketika ibu saya mengalami sakit, manager operasional tersebut melakukan penyalahgunaan jabatan dan penggelapan dimana dia membuat kredit fiktif dan menyalurkan uangnya kepada sebuah developer perumahan dimana manager operasional ini berkedudukan sebagai direktur keuangan di developer perumahan tersebut. Karena hal tersebut kini manager operasional tersebut masuk ke penjara. Saat ini terjadi tuntutan hukum oleh pihak deposan ke pemilik dan salah satunya ibu saya. yang menjadi pertanyaan saya apakah yang harus ibu saya lakukan? sebenarnya kami ingin membayar tuntutan tersebut namun salah satu pemilik yang berlaku sebagai bendahara pada LKM tersebut memiliki selisih keuangan yang mencurigakan ketika di audit sehingga dia tidak dapat mempertanggung jawabkan. Posisi ibu saya dalam hal ini adalah sebagai sekretaris. Terima kasih untuk jawaban yang diberikan.

  • Biro Hukum Berkata:
    Januari 1, 2011 pukul 11:09Balas suntingYth:

    Sdr Brilliant,

    Sebenarnya masalah yang dihadapi Ibu anda cukup kompleks, namun informasi yang anda berikan sangat terbatas, namun kami mencoba memberikan masukan berdasarkan informasi dari anda, sebagai berikut:

    1. Dalam hal adanya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum di dalam lembaga tersebut diselesaikan secara internal lembaga, jika terjadi tindak pidana di dalamnya ( contoh penggelapan, penipuan dll ) maka dapat diselesaikan dengan jalur hukum.

    2. Penangguhan atau penolakan pembayaran tuntutan dari deposan dengan alasan adanya penyimpangan oleh oknum dalam lembaga tersebut agaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat kecuali tertulis dalam AD/ART lembaga, karena dana yang diserahkan deposan sepenuhnya berada dalam kekuasaan lembaga, bukan dalam tanggung jawab individu / oknum.

    3. Dalam hal terjadinya kerugian ( mengganti uang deposan ) akibat penyimpangan yang dilakukan oknum di dalam lembaga, maka kerugian ditanggung masing – masing pemilik lembaga sesuai porsi saham masing – masing. Dalam hal salah satu pemilik tidak bersedia mengganti kerugian dimaksud, maka pihak yang telah mengganti kerugian itu sesuai porsinya telah terhindar dari tuntutan hukum apabila terjadi tuntutan hukum oleh deposan, karena sudah memenuhi kewajibannya.

    Demikian jawaban dari kami, semoga dapat membantu.

    Trims
    Salam


KUHP – KUHPerdata – KUHAP download link

November 13, 2010
Download link:

  • Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP):
  1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) doc version download link klikdisini
  2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pdf version download link klikdisini
  • Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):
  1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) doc version download link klikdisini
  2. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pdf version download link klikdisini
  • Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):
  1. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) doc version download link klikdisini
  2. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pdf version download link klikdisini

Pengantar

November 12, 2010

Blog ini dikelola oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di sebuah Perguruan Tinggi di Sumatera Utara.

Blog ini semata – mata hanya dimaksudkan untuk konsultasi hukum non-formil bagi yang merasa membutuhkan, karena penulis blog sendiri juga masih dalam tahapan belajar. Segala isi konsultasi hukum yang diberikan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, namun pertimbangan hukum yang penulis berikan tentunya sudah sesuai kaidah – kaidah hukum yang berlaku di Indonesia.
Semoga blog ini dapat membawa manfaat bagi kita semua.
Trims.
Dalam blog ini disediakan download link untuk mendownload UU.
Anda juga dapat meninggalkan komentar untuk berkonsultasi.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.