Forum Konsultasi Hukum

Untuk saudara – saudara yang sedang membutuhkan konsultasi hukum dapat meninggalkan pertanyaan di kolom komentar.

Dari Asep

Kakak saya dituduh pidana penggelapan uang 160 juta, didepan polisi dengan perusahaan membuat perjanjian dengan saksi ayah saya, yang isinya membayar 50 juta tiap tiga bulan selama 4 kali cicilan. ayah saya menjaminkan girik tanah dan sawah. Yang ingin saya tanyakan: apakah seandainya pelunasan cicilan tsb, jaminan bisa dikembalikan mjd hak ayah saya? apakah setelah lunas perkara kakak saya bisa diteruskan pengadilan, atau otomatis terhenti?

Jawaban kami:

Yth:

Sdr Asep,

Terimakasih kami sampaikan atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk membantu persoalan yang Anda hadapi.

Berikut jawaban kami:

1. Penting Anda ketahui bahwa perjanjian / surat perjanjian dalam pembuatannya pun memiliki aturan sesuai (Psl. 1313 KUHPerdata). Agar suatu persetujuan/perjanjian dianggap sah harus dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu :
Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri (Psl. 1320 ayat (1) KUHPer)
Kecakapan untuk melakukan perikatan (Psl. 1320 ayat (2) KUHPer)
Mengenai suatu pokok persoalan tertentu (Psl. 1320 ayat (3) KUHPer)
Oleh sebab yang tidak terlarang (Psl. 1320 ayat (3) KUHPer)
Bilamana tidak memenuhi salah satu pasal di atas, maka surat perjanjian yang Anda lakukan batal demi hukum walaupun dibuat di depan polisi.

2. Bila mengamati garis besar surat perjanjian yang Anda sampaikan maka, diperolah kesimpulan :
Tujuan pembuatan surat perjanjian ini adalah menghindari dibawanya perkara ini ke tahapan hukum selanjutnya dengan syarat dibayarnya sejumlah uang dengan jaminan surat tanah.
Kewajiban kakak Anda adalah menyerahkan sejumlah uang kepada pihak perusahaan. Hak kakak Anda adalah tidak dibawanya kasus ini ke tahapan hukum selanjutnya dan menerima kembali jaminan (surat tanah dimaksud) bila sudah terjadi pelunasan.
Kewajiban pihak perusahaan adalah menyerahkan kembali surat tanah dimaksud bila sudah menerima sejumlah uang dari kakak Anda, dan tidak membawa perkara ini ke pengadilan. Hak perusahaan adalah menerima uang dari kakak Anda atau
Hak perusahaan: meneruskan perkara ini ke pihak berwajib bila tidak menerima uang dimaksud (itupun pihak perusahaan tetap harus mengembalikan jaminannya kepada pihak Anda, karena bila tidak terjadi pelunasan, maka surat perjanjian ini batal, dan jaminan harus dikembalikan).

3. Menjawab pertanyaan Anda:
Jaminan yang Anda maksud sudah pasti akan tetap menjadi hak ayah Anda bila terjadi pelunasan uang dimaksud, dan wajib dikembalikan oleh pihak perusahaan.
Bila sudah terjadi pelunasan uang, maka dengan sendirinya delik pidana penggelapan tidak terpenuhi karena tidak ada pihak yang dirugikan lagi, materi yang digelapkan sudah dikembalikan. Maka tidak dapat lagi dibawa ke pengadilan.
4. Saran kami:
Dalam setiap pelunasan minta tanda terima pelunasan yang jelas, bila perlu disertai saksi dalam setiap kali penyerahannya.
Bila sudah terjadi pelunasan seluruhnya, minta surat pernyataan dari perusahaan bahwa diantara kedua pihak sudah tidak ada lagi hutang – piutang. Untuk menghindari tuntutan berikutnya di kemudian hari.
Demikian jawaban dari kami, semoga dapat membantu Anda.

Salam

 


Brilliant Berkata:
Desember 31, 2010 pukul 21:13Balas sunting

ibu saya memiliki lembaga keuangan mikro simpan pinjam dimana lembaga ini dimiliki oleh 4 orang. Pada penerapannya lembaga ini memiliki manager operasional yang menjalankan operasional sehari2. Lembaga Mikro ini melayani penyimpanan deposito dan pinjaman dengan jaminan BPKB. Pada tahun 2007 ibu saya mengalami sakit parah leukimia yang dimana sakit tersebut membuat ibu saya tidak bisa mengawasi operasional LKM tersebut. Ketika ibu saya mengalami sakit, manager operasional tersebut melakukan penyalahgunaan jabatan dan penggelapan dimana dia membuat kredit fiktif dan menyalurkan uangnya kepada sebuah developer perumahan dimana manager operasional ini berkedudukan sebagai direktur keuangan di developer perumahan tersebut. Karena hal tersebut kini manager operasional tersebut masuk ke penjara. Saat ini terjadi tuntutan hukum oleh pihak deposan ke pemilik dan salah satunya ibu saya. yang menjadi pertanyaan saya apakah yang harus ibu saya lakukan? sebenarnya kami ingin membayar tuntutan tersebut namun salah satu pemilik yang berlaku sebagai bendahara pada LKM tersebut memiliki selisih keuangan yang mencurigakan ketika di audit sehingga dia tidak dapat mempertanggung jawabkan. Posisi ibu saya dalam hal ini adalah sebagai sekretaris. Terima kasih untuk jawaban yang diberikan.

  • Biro Hukum Berkata:
    Januari 1, 2011 pukul 11:09Balas suntingYth:

    Sdr Brilliant,

    Sebenarnya masalah yang dihadapi Ibu anda cukup kompleks, namun informasi yang anda berikan sangat terbatas, namun kami mencoba memberikan masukan berdasarkan informasi dari anda, sebagai berikut:

    1. Dalam hal adanya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum di dalam lembaga tersebut diselesaikan secara internal lembaga, jika terjadi tindak pidana di dalamnya ( contoh penggelapan, penipuan dll ) maka dapat diselesaikan dengan jalur hukum.

    2. Penangguhan atau penolakan pembayaran tuntutan dari deposan dengan alasan adanya penyimpangan oleh oknum dalam lembaga tersebut agaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat kecuali tertulis dalam AD/ART lembaga, karena dana yang diserahkan deposan sepenuhnya berada dalam kekuasaan lembaga, bukan dalam tanggung jawab individu / oknum.

    3. Dalam hal terjadinya kerugian ( mengganti uang deposan ) akibat penyimpangan yang dilakukan oknum di dalam lembaga, maka kerugian ditanggung masing – masing pemilik lembaga sesuai porsi saham masing – masing. Dalam hal salah satu pemilik tidak bersedia mengganti kerugian dimaksud, maka pihak yang telah mengganti kerugian itu sesuai porsinya telah terhindar dari tuntutan hukum apabila terjadi tuntutan hukum oleh deposan, karena sudah memenuhi kewajibannya.

    Demikian jawaban dari kami, semoga dapat membantu.

    Trims
    Salam


Tag: , , , , , , , , , , , , , ,

13 Tanggapan to “Forum Konsultasi Hukum”

  1. asep Says:

    Kakak saya dituduh pidana penggelapan uang 160 juta, didepan polisi dengan perusahaan membuat perjanjian dengan saksi ayah saya, yang isinya membayar 50 juta tiap tiga bulan selama 4 kali cicilan. ayah saya menjaminkan girik tanah dan sawah. Yang ingin saya tanyakan: apakah seandainya pelunasan cicilan tsb, jaminan bisa dikembalikan mjd hak ayah saya? apakah setelah lunas perkara kakak saya bisa diteruskan pengadilan, atau otomatis terhenti?

  2. Biro Hukum Says:

    Yth:

    Sdr Asep,

    Terimakasih kami sampaikan atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk membantu persoalan yang Anda hadapi.

    Berikut pesan yang Anda sampaikan pada kami:
    Kakak saya dituduh pidana penggelapan uang 160 juta, didepan polisi dengan perusahaan membuat perjanjian dengan saksi ayah saya, yang isinya membayar 50 juta tiap tiga bulan selama 4 kali cicilan. ayah saya menjaminkan girik tanah dan sawah. Yang ingin saya tanyakan: apakah seandainya pelunasan cicilan tsb, jaminan bisa dikembalikan mjd hak ayah saya? apakah setelah lunas perkara kakak saya bisa diteruskan pengadilan, atau otomatis terhenti?

    Berikut jawaban kami:
    1. Penting Anda ketahui bahwa perjanjian / surat perjanjian dalam pembuatannya pun memiliki aturan sesuai (Psl. 1313 KUHPerdata). Agar suatu persetujuan/perjanjian dianggap sah harus dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu :
    Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri (Psl. 1320 ayat (1) KUHPer)
    Kecakapan untuk melakukan perikatan (Psl. 1320 ayat (2) KUHPer)
    Mengenai suatu pokok persoalan tertentu (Psl. 1320 ayat (3) KUHPer)
    Oleh sebab yang tidak terlarang (Psl. 1320 ayat (3) KUHPer)
    Bilamana tidak memenuhi salah satu pasal di atas, maka surat perjanjian yang Anda lakukan batal demi hukum walaupun dibuat di depan polisi.

    2. Bila mengamati garis besar surat perjanjian yang Anda sampaikan maka, diperolah kesimpulan :
    Tujuan pembuatan surat perjanjian ini adalah menghindari dibawanya perkara ini ke tahapan hukum selanjutnya dengan syarat dibayarnya sejumlah uang dengan jaminan surat tanah.
    Kewajiban kakak Anda adalah menyerahkan sejumlah uang kepada pihak perusahaan. Hak kakak Anda adalah tidak dibawanya kasus ini ke tahapan hukum selanjutnya dan menerima kembali jaminan (surat tanah dimaksud) bila sudah terjadi pelunasan.
    Kewajiban pihak perusahaan adalah menyerahkan kembali surat tanah dimaksud bila sudah menerima sejumlah uang dari kakak Anda, dan tidak membawa perkara ini ke pengadilan. Hak perusahaan adalah menerima uang dari kakak Anda atau
    Hak perusahaan: meneruskan perkara ini ke pihak berwajib bila tidak menerima uang dimaksud (itupun pihak perusahaan tetap harus mengembalikan jaminannya kepada pihak Anda, karena bila tidak terjadi pelunasan, maka surat perjanjian ini batal, dan jaminan harus dikembalikan).

    3. Menjawab pertanyaan Anda:
    Jaminan yang Anda maksud sudah pasti akan tetap menjadi hak ayah Anda bila terjadi pelunasan uang dimaksud, dan wajib dikembalikan oleh pihak perusahaan.
    Bila sudah terjadi pelunasan uang, maka dengan sendirinya delik pidana penggelapan tidak terpenuhi karena tidak ada pihak yang dirugikan lagi, materi yang digelapkan sudah dikembalikan. Maka tidak dapat lagi dibawa ke pengadilan.
    4. Saran kami:
    Dalam setiap pelunasan minta tanda terima pelunasan yang jelas, bila perlu disertai saksi dalam setiap kali penyerahannya.
    Bila sudah terjadi pelunasan seluruhnya, minta surat pernyataan dari perusahaan bahwa diantara kedua pihak sudah tidak ada lagi hutang – piutang. Untuk menghindari tuntutan berikutnya di kemudian hari.
    Demikian jawaban dari kami, semoga dapat membantu Anda.

    Salam

  3. Brilliant Says:

    ibu saya memiliki lembaga keuangan mikro simpan pinjam dimana lembaga ini dimiliki oleh 4 orang. Pada penerapannya lembaga ini memiliki manager operasional yang menjalankan operasional sehari2. Lembaga Mikro ini melayani penyimpanan deposito dan pinjaman dengan jaminan BPKB. Pada tahun 2007 ibu saya mengalami sakit parah leukimia yang dimana sakit tersebut membuat ibu saya tidak bisa mengawasi operasional LKM tersebut. Ketika ibu saya mengalami sakit, manager operasional tersebut melakukan penyalahgunaan jabatan dan penggelapan dimana dia membuat kredit fiktif dan menyalurkan uangnya kepada sebuah developer perumahan dimana manager operasional ini berkedudukan sebagai direktur keuangan di developer perumahan tersebut. Karena hal tersebut kini manager operasional tersebut masuk ke penjara. Saat ini terjadi tuntutan hukum oleh pihak deposan ke pemilik dan salah satunya ibu saya. yang menjadi pertanyaan saya apakah yang harus ibu saya lakukan? sebenarnya kami ingin membayar tuntutan tersebut namun salah satu pemilik yang berlaku sebagai bendahara pada LKM tersebut memiliki selisih keuangan yang mencurigakan ketika di audit sehingga dia tidak dapat mempertanggung jawabkan. Posisi ibu saya dalam hal ini adalah sebagai sekretaris. Terima kasih untuk jawaban yang diberikan.

    • Biro Hukum Says:

      Yth:

      Sdr Brilliant,

      Sebenarnya masalah yang dihadapi Ibu anda cukup kompleks, namun informasi yang anda berikan sangat terbatas, namun kami mencoba memberikan masukan berdasarkan informasi dari anda, sebagai berikut:

      1. Dalam hal adanya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum di dalam lembaga tersebut diselesaikan secara internal lembaga, jika terjadi tindak pidana di dalamnya ( contoh penggelapan, penipuan dll ) maka dapat diselesaikan dengan jalur hukum.

      2. Penangguhan atau penolakan pembayaran tuntutan dari deposan dengan alasan adanya penyimpangan oleh oknum dalam lembaga tersebut agaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat kecuali tertulis dalam AD/ART lembaga, karena dana yang diserahkan deposan sepenuhnya berada dalam kekuasaan lembaga, bukan dalam tanggung jawab individu / oknum.

      3. Dalam hal terjadinya kerugian ( mengganti uang deposan ) akibat penyimpangan yang dilakukan oknum di dalam lembaga, maka kerugian ditanggung masing – masing pemilik lembaga sesuai porsi saham masing – masing. Dalam hal salah satu pemilik tidak bersedia mengganti kerugian dimaksud, maka pihak yang telah mengganti kerugian itu sesuai porsinya telah terhindar dari tuntutan hukum apabila terjadi tuntutan hukum oleh deposan, karena sudah memenuhi kewajibannya.

      Demikian jawaban dari kami, semoga dapat membantu.

      Trims
      Salam

  4. I'mal Says:

    Adik saya sekarang sedang kuliah di salah satu universitas di jawa timur. Setiap hari adik saya selalu mendapat tekanan psikologi dari dosen maupun senior(kakak kelas). Dosen sering mengancam tidak akan meluluskan tugas akhir, dan juga dosen sering mengasih nilai seenaknya sendiri. Apakah masalah ini dapat dibawah keranah hukum atau tidak?
    terima kasih

    • charlesboban Says:

      Perbuatan dimaksud dapat diancam dengan : Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan

      Pasal 335
      (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
      1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
      2 barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
      (2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

  5. dika Says:

    Salam sdr brilliant
    teman saya dituduh menggelapkan dana perusahaan sbsar 179 juta.prtanyaan sy teman saya dpt dijerat dgn hukuman seberat apa?
    Terimakasih

  6. anton sutikno Says:

    YTH: forum konsultasi hukum

    Sebut saja saya A saya telah melakukan kesalahan di perusaha’an saya bekerja d mana saya menjabat sebagai marketing (sales), saya bekerja d perusahaan ini selama 2 thn karena perusaha’an ini juga terhitung masih baru dan saya yang merintis mulai dari Ǧ̩̥Ω̶̣̣̥̇̊к̲̣̣̥•° ada langganan sampai sekarang telah banyak langganan di hitung juga saya masih ada hubungan saudara walaupun saudara angkat

    masalah saya pada waktu saya keliling di luar kota saya ada memakai uang perusaha’an sekitar 85jt karena saya memakai uang ini pun saya ada sakit hati dengan bos saya..klu d ceritakan d sini panjang sekali

    Saya sudah d laporkan ke polisi tapi sampai sekarang saya belum d BAP saya d kurung di kamar kosong kantor saya padahal saya sudah pasrah dan mau menjalanin hukuman yang saya perbuat di situpun saya ada niat baik dan sanggup untuk menyicil walaupun saya harus bekerja di tempat lain..tapi semua di tanggapin dengan kosong

    Sampai detik ini pun saya belum ada kepastian dan saya bingung harus gimana saya…

    Yang saya tanyakan: 1 apakah hukuman saya d sebut pidana sedangkan saya ada bukti setoran di bank selama saya keliling cuma di hitung kurang lebih saya bayar d kantor 85jt

    2 apakah saya bisa menyerahkan diri ke polisi terdekat karena saya di kurung di kamar kosong ini sudah lebih dari 2minggu terima kasih…

  7. Candra Says:

    Salam kenal, saya Candra salah satu karyawan HRD di Surabaya ingin mohon bantuannya untuk konsultasi hukum seputar kasus yang menimpa saya saat ini.

    Saya diduga menyalahgunakan jabatan sbg HRD dalam kasus Kredit (dari Bank DBS) Tanpa Anggunan (KTA) Karyawan yang mana ada tanda-tangan yang saya tidak merasa menanda-tangani dalam Form Collective Income tersebut. Sehingga banyak sekali nama-nama yang bukan karyawan masuk dalam pengajuan kredit tersebut, parahnya lagi kredit tersebut macet.

    Dari pihak Bank DBS menyebutkan sudah mecocokan tanda-tangan saya secara forensik di Kepolisian dan menyatakan asli, padahal kop surat & stempel perusahaan dinyatakan PALSU. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi yah pak? Saya merasa ada yang berusaha memfitnah & menjebak saya dengan memalsu tanda-tangan saya.

    Bisakah saya mendapatkan bantuan advokasi dari lembaga hukum manapun secara gratis? Karena terus terang, perusahan tidak membantu saya sama sekali dalam kasus ini dan sayapun tidak memiliki cukup uang dalam menyewa pengacara. Mungkin bapak bisa memberikan saya petunjuk bahkan pedoman dalam membela diri sendiri (bertindak sebagai advokat dari diri sendiri) baik mulai pemeriksaan hingga pengadilan.

    Jika bisa, saya harus bertemu siapa? Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih sebelumnya.

  8. jefry Says:

    istri saya melakukan penggelapan uang 16juta,tp bos istri saya bilang,bila sanggup mengembalikan uang 16juta berkasnya akan saya cabut,tp setelah saya sudah mengembalikan uang tersebut,ternyata bos istri saya hanya membuat surat pengajuan pencabutan perkara,dan surat perdamaian tp kata kanit penyidik istri saya hari ini libur jadi besok,bs menemui penyidiknya.keesokan harinya saya bawa pengacara ke polsek,saya pikir dgn adanya pengacara bisa membantu membebaskan istri saya dr tahanan,eh ternyata permasalahan tambah rumit krn pengacara saya menuntut bos istri saya,dengan kasus penipuan,karena dia menuntut balik,dia marah dan g mau meneruskan surat pencabutan berkas perkara..?dan sampai skrg istri saya ditahan..padahal sudah mengembalikan uang tersebut..tolong bantu saya cari solusi supaya istri saya cepat bebas?trima kasih

    • charlesboban Says:

      Untuk perkara pidana memang tidak ada istilah pencabutan perkara, perkara hanya dapat dituntaskan di persidangan. Sepert kasus di atas, untuk penggelapan harus disertai dengan unsur – unsur hukum yang cukup. Apabila unsur dengan kesengajaan dan adanya kerugian piha pelapor tidak bisa dibuktikan, maka seharusnya istri bapak akan divonis bebas di persidangan.

  9. shani pangareb Says:

    langsung saja permasalahannya gini gan,saya di tawarin oleh A menjadi PNS dengan syarat menyerahkan uang sebesar 20jt untuk pengurusan SK turun (A bilang paling lama satu tahun SK sudah turun) . uang 20jt saya serahkan (di saksikan istri saya) ke A dan saya diberikan kwitansi ,kwitansi tsb keterangannya “titip dana deposito” dan bermeterai.setelah satu tahun berlalu A mengatakan berbagai alasan yang poinnya SK PNS yang di janjikannya gagal dan uang 20jt tsb akan di kembalikan . tp sudah belasan kali uang tsb saya minta A selalu mengtakan kalau belum mempunyai uang.Yang saya tanyakan kalau perkara tsb masuk ke ranah hukum masuk ke perdata atau pidana

    • charlesboban Says:

      Melihat dari kondisi kasus Bapak, seharusnya dapat dipidanakan dengan pasal penggelapan, apalagi Bapak memang memiliki bukti kuat tentang penitipan sejumlah uang tersebut.

      Pasal 372 KUHP
      Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: